AHY Memperkenalkan Bakal Calon Presiden Anies Baswedan

Jakarta: Meski diguyur gerimis hujan, ribuan massa kader, konsituen, dan simpatisan Partai Demokrat riuh ramai menyambut kedatangan bakal calon Presiden Anies Baswedan di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat (2/3) pagi. Terdengar jargon perubahan dan perbaikan terus diteriakkan dengan penuh semangat. Dengan kemeja basah kuyup diguyur hujan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama kader Partai Demokrat menerima kehadiran Anies dengan hangat. “Di depan kita sudah hadir, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Anies Baswedan,” ujar AHY memperkenalkan Anies kepada para kader dan simpatisan yang memadati halaman kantor DPP Demokrat. “Mari kita dukung Bapak Anies Baswedan sehingga bisa memimpin perubahan dan perbaikan di negeri kita,” lanjutnya. AHY menyampaikan bahwa Partai Demokrat ingin perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, ia mengajak semua yang hadir untuk menyatukan semangat dan energi untuk bisa memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Membalas sambutan AHY dan Partai Demokrat atas kehadirannya, Anies mengucapkan terima kasih atas semangat Demokrat yang bergolak luar biasa untuk menyongsong perubahan dan perbaikan. “Hujan turun rintik-rintik, yang pasti semangat perjuangan kita makin membara,” tutur Anies kepada ribuan massa yang terus menyapa dan mengambil foto sambil hujan-hujanan. Lebih lanjut, Anies mengajak para kader, simpatisan, dan konstituen Partai Demokrat untuk merapikan barisan dan solid dalam perjalanan memperjuangkan perubahan dan perbaikan ke depan. “Kita akan memulai sebuah perjalanan panjang. Membutuhkan stamina, kesiapan, ketangguhan. Dan insya Allah, menyaksikan yang hadir di sini, kita optimis bisa melewati ini semua,” kata Anies menyampaikan. Menutup sambutannya, Anies juga menyatakan siap berjalan bersama Demokrat untuk menyongsong kemenangan bersama. “Mas AHY, kita siap bersama-sama,” tegasnya. Anies Baswedan tiba di DPP Partai Demokrat pukul 10.00 WIB. Kunjungan Anies pagi ini salah satunya adalah bertemu dengan jajaran Majelis Tinggi Partai Demokrat pasca dirinya secara resmi diusung oleh Partai Demokrat pada 26 Januari 2023 yang lalu. (bcr/csa) Herzaky Mahendra Putra Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat 08111070090

Menjawab Pemberitaan Malang Pos "Unikama Non-Aktif"

Kaidir Maha Leuwalang ( Ketua MPM Unikama ) 

Unikama dihebohkan dengan pemberitaan media online Malang Pos ( http://www.malang-post.com/…/100246-empat-kampus-dinonaktif… ) yang menyatakan bahwa 4 Kampus dinonaktif yang salah satunya Universitas Kanjruruhan Malang. Dalam pemberitaan Malang Pos Online menyatakan Sebanyak empat kampus di Kota Malang dinyatakan berstatus nonaktif oleh Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti). Data tersebut didapat Malang Post dari website resmi forlap.dikti.go.id. 

Keempatnya antara lain Universitas Kanjuruhan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri dan Sekolah Tinggi Teknik Budi Utomo. Sesuai laman resmi dikti tersebut, status Universitas Kanjuruhan, tercatat nonaktif. Disusul dengan beberapa status program studi lain yakni S1 Fisika dan D3 Bahasa Inggris yang juga berstatus sama. Namun dalam penelusuran kami pemberitaan tidaklah benar adanya, seperti Status dari Program Studi Sastra Inggris dalam pemberitaan adalah NON-AKTIF , namun dalam pangkalan data Dikti menyatakan AKTIF dan anda dapat melihat link berikut : 

http://forlap.dikti.go.id/prodi/detail/N0M5MTI3RDMtNDM3MC00NjAzLUEyNzAtMjY1RkI0RjRBNjZF

Sedangkan Prodi Pendidikan Fisika dalam data dikti statusnya adalah AKTIF dan dapat anda lihat pada link berikut : 

http://forlap.dikti.go.id/prodi/detail/NjkwNzQ2MzgtNUVCQS00QzJDLTg2RUItNzBEMzlBOTkzQTM3 

Yang dimaksud dalam pemberitaan Malang Pos yang statusnya NON-AKTIF adalah Program Studi Fisika ( Non FKIP ) dan bisa dilihat pada link dibawah ini : 

http://forlap.dikti.go.id/prodi/detail/MjI5OUNFNEYtRDJCQi00QzVCLTk1QjgtOUQ3NTJFN0VCNDYy .

Oleh karena itu, sebagai Mahasiswa Unikama saya Kaidir Maha Leuwalang / Maha Oziasinata ( akun Facebook ), dan pernah menjabat Menteri Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa merasa ini perluh kita klarifikasi bersama, dengan maksud tidak menimbulkan spekulasi yang tidak kita inginkan, serta tentunya dapat merugikan almamater kita yang tercinta Universitas Kanjuruhan Malang. Diluar kesadaran kita bahwa, isu ini sengaja dibangun untuk merusak citra kampus di mata publik, sadar atau pun tidak masing masing kampus berlomba lomba membangun citra baik di Masyrakata. Dan Kampus Unikama adalah salah satu Kampus Swasta terunggul di Kota Malang setelah Universitas Muhammadya Malang. Sebagai mahasiswa Unikama tentunya merasa bangga dengan status terunggul ini, namun dibutuhkan kerjasama semua pihak civitas akademika Universitas kanjuruhan Malang untuk tetap menjaga citra kampus dimata masyarakat. 

By Kaidir Maha Leuwalang

Contact Person

Pin BBM : 537BA607

HP : 081239216868

Cara Penghitungan dan Simulasi Kursi DPR

I. PENDAHULUAN

Penentuan perolehan Kursi DPR untuk Pemilu 2009 berbeda dengan Pemilu 2004, hal ini disebabkan adanya ketentuan Parliament Threshold (PT). Pada Pemilu 2009, parpol yang mendapatkan kursi DPR adalah parpol yang memperoleh PT sebesar 2,5 % ; yakni perolehan suara sah parpol tersebut, minimal mencapai 2,5 persen dari total suara sah pemilih.

Misalkan saja pada Pemilu 2009 :

• Jumlah Pemilih Terdaftar (DP4) untuk pemilu DPR sebanyak 177.000.000 orang pemilih
• Dari DP4 ini (misalkan saja, yang menggunakan hak suara/yang datang ke TPS serta cara mencentang surat suara secara benar adalah 70 % dari DP4), sehingga suara sah nasional menjadi 123.900.000 suara (pemilih)

Berdasarkan data tersebut, bila suatu Parpol tidak mencapai perolehan suara minimal 2,5 % dari suara sah nasional atau sebesar 3.097.500 suara, maka parpol tersebut tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) manapun. Karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam penghitungan kursi DPR.

Uraian diatas, jelas diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, bunyinya sebagai berikut (bold oleh ijrsh) :

Pasal 202

(1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Pasal 203

(1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan.

(2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1).

(3) Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu daerah pemilihan.

II. PENGHITUNGAN KURSI DPR

Untuk Penghitungan kursi DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat 2 & 3 diatas, maka dilakukan inventarisasi 34 parpol (pasca putusan MK – menjadi 38 parpol) peserta Pemilu 2009 menjadi 2 kategori yakni parpol yang memenuhi PT (kita sebut : Parpol PT), dan parpol yang tidak memenuhi PT (Parpol Non PT). Dari hasil inventarisasi ini maka didapatlah penentuan BPP disuatu dapil.

Adapun tahapan menuju penentuan BPP disuatu dapil adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Suara Sah

Suara sah adalah suara sah Parpol PT dikurangi Parpol Non PT. Misal diperoleh sejumlah x suara, maka x suara tersebutlah yang disebut sebagai Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu

2. Penentuan BPP

BPP didapat dengan membagi Suara Sah dengan jumlah kursi di suatu dapil.

Misal untuk dapil Jabar I (meliputi TPS se Kota Bandung & Kota Cimahi) ditetapkan kuota 7 Kursi DPR (lampiran UU Pemilu), maka BPP di Jabar I adalah x/7.

3. Setelah angka BPP disuatu dapil diperoleh, maka selanjutnya ditentukan jumlah kursi yang didapat oleh masing-masing Parpol PT didapil tersebut.

III. PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DPR

Penetapan perolehan kursi DPR diatur dalam Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209 , Pasal 210, dan Pasal 211. Penetapan perolehan kursi tersebut terdiri atas beberapa tahap (bila masih terdapat sisa kursi), yakni :

a. Tahap I (pasal 207 ayat 3)

Dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP

b. Tahap II (pasal 207 ayat 4)

Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP.

c. Tahap III (pasal 207 ayat 5)

Dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru.

d. Tahap IV (pasal 208)

Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai habis.

e. Tahap V (pasal 209)

Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dan sisa suara partai politik peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang mempunyai akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan

NB : Tahapan sebagaimana Poin c,d, dan e hanya dialokasikan kepada daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi.

IV. PENETAPAN CALON TERPILIH

Selanjutnya ditentukan Daftar Caleg (Partai PT). Adapun calon legislatif (caleg) yang terpilih dalam suatu parpol adalah calon yang memenuhi sekurang-kurangnya 30 % dari BPP, dengan ketentuan (Pasal 214 ayat 1) sebagai berikut :

a. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (misal kita sebut : caleg 30%)

b. Bila jumlah caleg 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh parpol tersebut, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil

c. Bila terdapat dua caleg 30% BPP,dengan perolehan suara yang sama, maka calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil

d. Bila caleg 30% jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut

e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% BPP (kita sebut : parpol non caleg 30%), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut

NB : Dari Sini Terlihat NOMOR URUT Caleg Sangat Menentukan (BERPERAN)

V. SIMULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI DAN CALEG TERPILIH

Berdasarkan uraian diatas sekarang akan disimulasikan cara perolehan kursi DPR dan Caleg Terpilih suatu Parpol. Simulasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana penetapan BPP, bagaimana perolehan kursi suatu parpol serta bagaimana penetapan caleg terpilih dari parpol – parpol pada pemilu DPR 2009.

SIMULASI MENGGUNAKAN DATA PARPOL & PEROLEHAN SUARA PARPOL HASIL PEMILU 2004 (DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT I–DAPIL JABAR I).

Untuk mengetahui bagaimana penetapan BPP, bagaimana perolehan kursi suatu parpol serta bagaimana penetapan caleg terpilih dari suatu parpol, maka langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Inventarisasi parpol PT dan Parpol Non PT secara nasional

Pemilu 2004 terdiri atas 24 parpol, dengan perolehan suara nasional sebagai berikut :

(Bagan 1) Perolehan Suara Nasional 24 Parpol Pada Pemilu 2004

Dari data diatas maka terdapat 8 parpol yang memenuhi PT 2,5 % (Parpol PT), yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PBB. Maka siapa yang mengisi kursi DPR (sistem Pemilu 2009) adalah caleg yang berasal dari ke-8 parpol ini saja, sementara 18 parpol lainnya otomatis tersisih ke gedung senayan (DPR).

b. Penghitungan Perolehan Kursi Parpol PT dan caleg terpilih parpol tersebut disuatu dapil

Berikut hasil perolehan suara untuk Dapil Jabar I pada Pemilu 2004 :

(Bagan 2) Perolehan Suara 24 Parpol Dapil Jabar I Pada Pemilu 2004

c. Langkah Berikutnya (Menentukan suara sah & BPP di Dapil Jabar I)

Dari data diatas diperoleh jumlah suara Parpol PT sebesar 1.369.009 dan jumlah suara Parpol Non PT sebesar 182.503, maka Suara Sah adalah (jumlah suara Parpol PT – jumlah suara Parpol Non PT) maka diperoleh 1.186.506

BPP adalah jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi. Sesuai lampiran UU Pemilu 10 tahun 2008 ditentukan untuk Dapil Jabar I jumlah kursi adalah 7, maka BPP Dapil Jabar I adalah 1.186.506 dibagi 7, diperoleh angka BPP sebesar 169.500

d. Menentukan perolehan kursi Parpol PT

Dari BPP diatas dapatlah ditetapkan jumlah perolehan kursi suatu parpol, menjadi sebagai berikut :

(Bagan 3) Perolehan Kursi Tahap I & II Dapil Jabar I Pada Pemilu 2004

e. Menentukan Daftar Caleg Terpilih

Dari data diatas, maka ke-7 kursi DPR dari Dapil Jabar I diperoleh oleh 5 parpol PT, yakni Golkar (2 Kursi), PKS (2), PDIP (1), Demokrat (1), serta PAN (1). Langkah selanjutnya adalah menentukan caleg terpilih dari ke-5 parpol tersebut, menjadi sebagai berikut :

(Bagan 4) Caleg Terpilih DPR Dapil Jabar I Pada Pemilu 2004

NB : DAFTAR CALEG DARI KESELURUHAN PARPOL DI DAPIL JABAR I UNTUK DPR TIDAK ADA YANG MEMENUHI 100% BPP (169.500 suara).

Inilah perolehan suara seluruh Caleg dari ke-8 Parpol PT Dapil Jabar I :

• Perolehan Kursi DPR RI & Caleg Terpilih Pemilu 2004 Dapil Jabar I (Penghitungan dgn Sistem UU Pemilu 2003)

(Bagan 5)Perolehan Kursi DPR RI & Caleg Terpilih Pemilu 2004 Dapil Jabar I (Penghitungan Dgn Sistem UU Pemilu 2003)

• Perolehan Suara Caleg DPR RI Partai PT (Data Pemilu 2004 Dapil Jabar I, dengan sistem UU Pemilu No. 10 Tahun 2008)

(Bagan 6) Perolehan Kursi DPR RI & Caleg Terpilih (Data Pemilu 2004) Dapil Jabar I (Simulasi Dgn Sistem UU Pemilu 2008)

Agar Caleg otomatis terpilih, maka perolehan suara caleg harus mencapai SEKURANG-KURANGNYA 30 % BPP = 50.580 suara (sistem Pemilu 2009)

Untuk melihat lebih jelas perolehan suara seluruh Caleg dari ke-8 Parpol PT Dapil Jabar I diatas, klik-disini (format pdf). Atau mendapatkan artikel ini secara lengkap dalam format PDF : Buka Halaman BELAJAR, lihat poin D. PEMILU nomor 3. SIMULASI cara-penghitungan-perolehan-kursi-dpr-pemilu-2009

VI. KESIMPULAN

Untuk Pemilu DPR pada Pemilu 2009, hal-hal yang mendasar untuk dipahami adalah :

1. Prasyarat Parpol agar dapat menempatkan wakilnya atau caleg-nya di DPR RI, haruslah memperoleh suara sah 2,5 % dari jumlah keseluruhan suara sah nasional pemilu DPR (sistem 2,5 % PT)
2. Sistem 2,5 % PT tidak berlaku untuk Pemilu DPRD (Povinsi & Kab/Kota)
3. Parpol yang tidak masuk kategori 2,5 % PT (Parpol Non PT), suaranya akan hangus atau tidak terwakilkan di DPR RI
4. Prosedur penentuan caleg terpilih didapat dengan sebelumnya melalui proses :
   1. Pemisahan Parpol (di tingkat nasional) berdasarkan prasyarat 2,5 % PT, sehingga terdapatlah Parpol PT (berhak senayan) dengan Parpol yang ter-eleminasi yakni Parpol Non PT
   2. Penentuan BPP (di tingkat dapil) dengan cara membagi suara sah (jumlah suara Parpol PT dikurangi jumlah suara Parpol Non PT di suatu dapil) dengan jumlah alokasi kursi di dapil tersebut
   3. Penentuan Jumlah Kursi Parpol PT (di tingkat dapil) yang terbagi atas BPP di dapil tersebut (TAHAP I); bila terdapat sisa kursi dilakukan TAHAP II (sistem rangking); selanjutnya sisa suara akan dipakai untuk penghitungan TAHAP III, yaitu sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru guna mengisi sisa kursi di dapil lainnya dalam provinsi yang bersangkutan; bila kursi masih tersisa dilakukan TAHAP IV dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai habis; dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dan sisa suara partai politik peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan kepada partai politik yang mempunyai akumulasi perolehan suara terbanyak secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan (TAHAP V)
   4. Terakhir pengalokasian kursi kepada caleg yang memenuhi sekurang-kurangnya 30 % BPP, bila terdapat berbagai variasi maka nomor urut menjadi acuan.
5. Nomor Urut Caleg masih menjadi penentu alias menjadi solusi terhadap berbagai variasi yang terjadi terkait jumlah suara sama-sama mencapai sekurang-kurangnya 30 % BPP atau sama sekali tidak ada yang mencapai 30 % BPP diantara caleg se-parpol dan se-dapil.
6. Yang menetapkan Caleg Terpilih DPR adalah KPU Pusat berdasarkan UU Pemilu 2009 No. 10 Tahun 2008, bukan DPP suatu Parpol berdasarkan Mekanisme Internal Parpol yang bersangkutan.
7. Sepanjang UU Pemilu 2009 No. 10 tahun 2008 tidak direvisi (diubah), maka sistem nomor urut caleg masih berperan dan sangat menentukan.

Kiranya Tulisan ini bermanfaat

14 Juli 2008, Salam Berbagi-IJRSH.

Direktur Cross Institute-Bandung

RALAT :

• Penentuan BPP adalah Partai PT – Partai non PT : Kursi yg tersedia di suatu Dapil. Harusnya adalah Jumlah seluruh suara Partai Politik peserta pemilu – Partai non PT : Jumlah kursi yg tersedia di suatu Dapil (pasal 203 (2) UU No.10 Tahun 2008)
• Pasal pada Tahap I, Tahap II perhitungan kursi bukan pasal 207 tapi pasal 205 (3), 205 (4).

Terima kasih untuk Bang Kustalani, SH

Sifat Hukum Acara Pidana

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., ada 2 ( dua ) sifat Hukum Acara Pidana di Indonesia, yaitu :

1. Kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut.

Yang perlu diperhatikan dalam sifat hukum acara pidana ini adalah harus dipandang dari 2 ( dua ) optik kepentingan yang fundamental sifatnya,

Pertama, dari optik kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari Hukum Publik ( Public Law ). Karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat maka konsekuensi logisnya haruslah diambil tindakan tegas bagi seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ( asas equality of law ) yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.

Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak - hak dari orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum ( rechtsstaat ) maka oleh karena itu orang tersebut haruslah mendapatkan perlakuan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai ditemukan seorang yang tidak melakukan tindak pidana tidak dijatuhi hukuman atau apabila orang tersebut memang telah melakukan tindak pidana, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat yang tidak seimbang dan sepadan dengan kadar kesalahannya.

2. Sistem Inquisitoir dan Sistem Accusatoir

Pada dasarnya dalam pandangan doktrina ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya 2 ( dua ) sistem dan proses pemeriksaan dari orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.

Pertama, sistem "accusatoir" dimana terhadap seorang terdakwa di dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaannya, terdakwa dianggap sebagai subjek semata - mata ketika berhadapan dengan pihak penyidik ( kepolisian dan kejaksaan ) sehingga kedua belah pihak tersebut masing - masing mempunyai suatu hak yang sama nilainya, dan HAKIM berada diatas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai dengan Hukum Pidana yang berlaku ( hukum positif ).

Kedua, sistem "inquisitoir" dimana sistem periksaan yang menganggap terdakwa sebagai suatu objek yang harus diperiksa karena adanya suatu dakwaan. Pemeriksaan ini dapat berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya sendiri atau didapat melalui beberapa keterangan saksi. Sehingga lebih menekankan pada pengakuan terdakwa/tersangka, dan mengakibatkan adanya praktek penganiayaan terhadap tersangka untuk mendapatkan pengakuannya.

Sistem yang diterapkan dalam praktek pada kenyataannya sulit sekali untuk diterapkan salah satu sistem secara tegas dan berdiri sendiri.

Menurut Prof. Oemar Seno Adji, SH., sebagai berikut :

"Kadang - kadang diambillah suatu kesimpulan, bahwa tidak mungkin kita mengatakan bahwa Hukum Acara Pidana dalam suatu negara itu menganut sistem yang murni accusitoir dan murni inqusitoir, melainkan mengandung suatu campuran dari keduanya, khususnya apabila dikemukakan adanya karakteristik tertentu untuk membeda - bedakan kedua sistem tersebut. Misalnya dipergunakan sebagai suatu kriterium adanya suatu pemeriksaan yang terbuka ataupun tertutup terhadap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana. Dengan sendirinya menimbulkan stelsel campuran, karena umumnya dalam pemeriksaan pendahuluan kita menerima suatu pemeriksaan yang tidak terbuka sifatnyam sedangkan pemeriksaan di persidangan adalah terbuka unutk umum. Oleh karena itu, identifikasi suatu sistem accusatoir ataupun inquisitoir dengan sifat demokratis ataupun sifat non - demokratis dari hukum acara pidana yang berlaku tidak dapat dibenarkan".